Ekonomi koperasi

EKONOMI KOPERASI

DINA LESTARI

|22216075 |2EB20|

Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya yang memenuhi aspirasi kebutuhan bersama dibidang ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.

            Definisi kopersi menurut beberapa para ahli :

1.    Menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

2.    Menurut Munker

Koperasi adalah sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan uruniaga secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong-menolong dalam urusniaga semata bertujuan ekonomi bukan sosial seperti yang di kandung gotong royong.

3.    Menurut P.J.V. Dooren

Koperasi adalah sebuah asosiasi anggota baik pribadi atau perusahaan yang telah secara sukarela datang bersama dalam mengejar tujuan ekonomi umum.

4.    Menurut ILO

Koperasi adalah kumpulan orang dalam tujuan tertentu bergabung secara sukarela untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi melalui pembentukan sebuah organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang adil dari risiko dan manfaat dari usaha tersebut.

5.    Menurut Margono Djojohadikoesoemo

Kopersi adalah perkumpulan manusia seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

6.    Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja

Koperasi adalah suatu badan usaha yang sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya diopersikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau dasar biaya.

7.    Menurut UU No. 25/1992

         Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandasakna prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.

Sejarah Perkembangan Koperasi diIndonesia

       Sejarah koperasi dimulai pada abad ke 20 koperasi tumbuh dari kalangan rakyat penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang timbul dari sistem kapitalisme. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdorong dari penderitaan dan beban ekonomi yang sama. Dalam keadaan hidup pihak kolonial terus menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi sebagai besar rakyat sangat memprihatinkan. DiIndonesia perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto Jawa Tengah. 

Pada tahun 1920 diadakan Coorperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviser Voor Credietzwezen diberi tugas untuk untuk menyelidiki apakah kopersi bermanfaat di Indonesia. Tahun 1965 pemerintah mengeluarkan UU No.14 dimana prinsip NASAKOM. Organisasi perekonomian rakyat kopersi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekonomi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak atau lintah darah. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi dikalangan  mereka dengan demikian pemerintah dapat meyalurkan bantuan berupa kredit melalui kopersi tersebut.

Landasan Hukum Koperasi  

1.Landasan Idil         : Pancasila

2.Landasan Struktur : UUD 1945 pasal 33 ayat (1)

3.Landasan Mental   : Kesetiakawanan dan kesadaran berperibadian

4.Landasan Operasional : UU RI no.25 tahun 1997 tentang pokok - pokok koperasi

Bentuk – Bentuk Koperasi

     Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian :

1.    Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang dan perseroa koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Anggota koperasi primer merupakan orang perseorangan mampu melakukan perbuatan hukum mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi bersedia menggunakan jasa koperasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar,Contoh koperasi primer adalah koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri dan lain-lain.

2.    Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh beranggota badan hukum koperasi. Koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggran dasar.

Berdasarkan wilayahnya koperasi sekunder dikelompokan menjadi dua yaitu Gabungan koperasi mencakup wilayah provinsi atau regional. Contoh gabungan koperasi susu seluruh Indonesia dan gabungan koperasi batik Indonesia. Sementara induk koperasi adalah kumpulan gabungan koperasi yang mencakup wilayah nasional misalnya induk koperasi unit desa dan induk koperasi pedagang pasar.

Sumber – Sumber Dana Koperasi

    Sumber dana merupakan hal sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan menyimpan dananya dikoperas kemudian oleh pihak koperasi dipinjam kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana jika memungkinkn koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

   Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota disamping itu ditetapkan sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.

Secara umum sumber koperasi berupa :

1.    Dari para anggota koperasi berupa :

a.    Iuran wajib

b.    Iuran pokok

c.    Iuran sukarela

2.    Dari luar koperasi :

a.    Badan pemerintah

b.    Perbankan

c.    Lembaga swasta lainnya

           

Koperasi Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan

1.    Objektif

Objektif berarti sesuai dengan objeknya, berkaitan dengan itu apa yang menjadi objek pembahasan dalam koperasi tidak lain dari pada kegiatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana objek studi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana objek studi dalam ilmu ekonomi usaha memenuhi kebutuhan tersebut manusia menghadapi masalah kelangkaan yaitu terbatasnya alat – alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhu kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Koperasi sebagai suatu badan perkumpulan merupakan suatu alat atau wadah bagi para anggotanya untuk bersama mencapai tujuan bersama yakni terpenuhinya kebutuhan mereka sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Termasuk didalamnya kebutuhan akan kredit, asuransi, jasa dalam bidang kesehatan dan sebagainya.

2.    Metadik

Metadik berarti mengikuti suatu metode tertentu atau cara bekerja atau cara bekerja tertentu dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran metode yang umumnya digunakan adalah metode deduktif dan induktif.

3.    Sistemtik

Sistematik dalam arti adanya hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Dengan kata lain ilmu yang bersangkutan tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan ilmu pengetahuan lain berhubungan dengan filsafat, sosiologi, ilmu ekonomi dan juga dengan ilmu jiwa.

Prinsip – Prinsip Koperasi

1.    Prinsip koperasi menurut Raiffeisen

         Menurut Freidrich William Raiffesien (1818-1888) dari jerman prinsip koperasi sebagai berikut :

a.Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.

b.Tanggung hawab anggota tidak terbatas.

c.Usaha hanya kepada anggota.

d.Swadaya.

e.Daerah kerja terbatas.

2.    Prinsip koperasi menurut Herman Schulze

           Menurut Herman Schulze (1800-1883) prinsip koperasi sebagai berikut :

a.Tanggung jawab anggota terbatas.

b.SHU untuk cadangan dan untuk di bagikan kepada anggotanya.

c.Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan.

d.Daerah kerja tak terbatas.

e.Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

3.    Prinsip koperasi menurut Munker

           Menurut Hans H. Munker prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Keanggota terbuka.

b.Koperasi sebagai kumpulan orang – orang.

c.Keanggota bersifat sukarela.

d.Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.

e.Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis.

f.Pengembangan anggota.

g. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan.

h.Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi.

i.Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil ekonomi.

j.Efisiensi ekonomidari perusahaan ekonomi.

4.    Prinsip koperasi menurut ICA (International Cooperative Alliance)

      ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertimggi didunia. Siding ICA di wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip sebagai berikut :

a.Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang suara.

b.Keanggota koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan dibuat - buat.

c.Modal menerima bunga yang terbatas.

d.Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat baik.

e.Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.

5.    Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 12 tahun 1967

            Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 12 tahun 1967 sebagai berikut:

a. Adanya pembataan bunga atas modal.

b.Sifat keanggota sukarela dan terbuka untuk setiap WNI.

c.Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencermin demokrasi.

d.Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat umum.

e.Swadaya, swakarya dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar.

6.    Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992

            Prinsip koperasi Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992 sebagai berikut:

a.Pengelola dilakukan secara demokrasi.

b.Kerjasama antar koperasi.

c.Pemberi batas yang terbatas terhadap modal.

d.Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing – masing.

e.Kemandirian.

Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Koperasi

1.    Rapat anggota

    Merupakan suatu wadah para anggota koperasi yang diorganisasian oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingnan organisasi maupun usaha koperasi. Oleh karena koperasi adalah organisasi yang demokratis maka dalam rangka mengambilan suatu keputusan diupayakan melalui suara terbanyak dari para anggota yang hadir dalam rapat. Pelaksanaan rapat anggota biasanya diatur dalam anggaran dasar koperasi yang biasanya bersidang setahun sekali.

2.    Pengurus

    Merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi. Pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan teknis dan berjiwa wira koperasi sehingga pengelola koperasi mencerminkan suatu ciri dilandasi dengan prinsip koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksanaan keputusan rapat anggota menentukan maju mundurnya koperasi. Posisi yang menentukan merupakan tudas dan wewenang pengurus yang ditetapkan UU dan peraturan lain yang berlaku dikeputusan oleh rapat nggota.

3.    Pengawas

     Merupakan perangkat organisasi yang dipilih dari anggota melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi pengawasan organisasi koperasi merupakan suatu lembaga organisasi koperasi. Pengawasan mengemban anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan kebijaksanaan dan pengelola koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus serta peraturan lainnya yang berlaku didalam koperasi.

Tujuan Koperasi

a.Ikut membantu pemerintah dengan berperan membangun tatana perekonomian nasioanal.

b.Memajukan dan mengembangkan unit usaha yang sifatnya bisnis.

c.Memenuhi kebutuhan anggota dalam hal ekonomi.

d.Meningkatakan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh anggota.

e.Solidaritas dan toleransi antar anggota.

Fungsi Koperasi

a.Menegembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.

b.Memperkokoh perekonomian rakyat.

c.Mengembangkan perekonomian nasional.

d.Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Syarat – Syarat Dalam Pembentukan Koperasi

1.Koperasi harus memiliki pengurus.

2.Koperasi harus memiliki sejumlah anggota.

3.Koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi.

4.Koperasi harus memiliki AD dan ART.

Struktur Internal dan Eksternal Organisasi Koperasi

1.    Struktur internal organisasi koperasi
      Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi didalam organisasi itu sendiri tersebut. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Rapat anggota pengurus dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah organisasi lainnya.

2.    Struktur eksternal organisasi koperasi
       Struktur ekternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, mendapatkan modal dan kebutuhan lainnya. Berkaitan dengan itu bagan struktur ekternal organisasi koperasi adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat dan koperasi primer.

Kesimpulan

      Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal diIndonesia. Pendiri koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris kemudian didaftarkan di Departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas sedangkan kegiatan sehari - hari diserahkan kepada pengelola koperasi.

       Pelopor pengembangan perkoperasian diIndonesia adalah Bung Hatta dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak mengembirakan koperasi yang dianggap sebagai anak kandungan dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam sekalipun pemerintah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi ditengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui bergai fasilitas namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis ditengah masyarakat.

        Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang – orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anngota koperasi yang didirikan, pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang. Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamakan kembali bagi anggota yang membutuhkannya.

Referensi 

- Julian Lumbantobing, Elvis F. purba dan Ridhon Simangunsong. Ekonomi koperasi edisi pertama 2002.

- Dr. Ahmad Subagyo, SE., M.M. Pengawasan koperasi diIndonesia. Penerbit Mitra wacana media.

-  Nurhadi dan Yuliana Sudremi. Lensa Kegiatan Ekonomi Kurikulum 2013. Penerbit Bailmu.

Pembangunan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah dan Industrialisasi di Indonesia.

Dosen : Antoni,SE., MM

Disusun oleh

Kelas : 1EB17

Kelompok 2

Nama Anggota :

1.    Ayu Haa Yolanda                                                         (21216235)

2.    Brando Arimatea Elsaday                                            (21216477)

3.    Cynthia Wahyu Rahmadeti                                          (21216656)

4.    Dhea Avricia Caniago                                                  (21216921)

5.    Dina Lestari                                                                 (22216075)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing daerah.

Industrialisasi merupakan proses menjadi industri dengan mempercepat hasil produksi dalam segala segi kehidupan. Sehingga dengan adanya industri, yang cepat menimbulkan sesuatu yang hilang atau bergeser yaitu norma-norma dalam masyarakat. Industrilisasi merupakan usaha pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan .Industri adalah pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya atau kuantitas energi yang digunakan. Pada dasarnya manusia secara hakiki bersifat industrial karena manusia senantiasa menggunakan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu manusia juga merupakan makhluk yang membuat alat atau yang disebut juga dengan makhluk yang membagi alat atau disebut juga dengan manusia kerja (homofaber). Oleh karena itu industri senantiasa dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan bantuan alat-alatt ersebut. Industrialisasi memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang bercermin dalam bekerja.

1.2       Rumusan Masalah

1.    Faktor penyebab Ketimpangan Pembangunan Daerah.

2.    Pembangunan Indonesia Bagian Timur.

3.    Teori dan analisis Pembangunan Indonesia.

4.    Konsep dan tujuan industrialisasi.

5.    Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

6.    Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional.

7.    Permasalahan Industrialisasi.

8.    Strategi Pembangunan Sektor Industri.

1.3 Tujuan Masalah

Mahasiswa dapat mengetahui memahami Pembangunan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah dan Industrialisasi di Indonesia.

1.4       Metode Penulisan

-       Metode Sekunder

Metode yang saya gunakan adalah Metode Sekunder. Yang di maksud dengan metode sekunder adalah metode yang menghubungkan data-data yang sudah ada. Sesuai dengan pengertian tersebut kami menghubungkan data-data yang kami dapat antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, kami juga menghubungkan data-data yang ada dengan landasan teori yang kami gunakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan daerah

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menark investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investai akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

4. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

5. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2.2 Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi sektor- sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan perekonomian nasional. Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.

Ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi. Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Pembanguanan ekonomi di Indonesia bagian timur juga menghadapai berbagai macam tantangan yang apabila dapat diantisipasi dengan persiapan yang baik bisa berubah menjadi peluang besar. Salah satu peluang besar yang akan muncul di masa mendatang adalah akibat liberalisasi perdagangan dan investasi dunia (paling cepat adalah era AFTA tahun 2003). Liberalisasi ini akan membuka peluang bagi IBT seperti juga IBB untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangna yang ada di daerahnya masing- masing.

Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur 

1.    Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah.

2.    Keterbatasan sarana infrastruktur.

3.    Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah.

4.    Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.

Keunggulan wilayah Indonesia Bagian Timur 

1.    Kekayaan sumber daya alam.

2.    Posisi geografis yang strategis.

3.    Potensi lahan pertanian yang cukup luas. 

4.    Potensi sumber daya manusia.

2.3 Teori dan Analisis Pembangunan Indonesia

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu teori modernisasi, tahap dependensi dan teori sistem dunia. Pada tahap pertama, muncul teori modernisasi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Teori modern dibagi menjadi teori modern klasik dan teori modern baru. Teori modern klasik memberikan pembenaran mengenai hubungan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Teori ini menyoroti bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara Barat dilihat sebagai negara modern. Teori ini memberikan saran bahwa negara-negara berkembang harus meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya agar dapat keluar dari berbagai permasalahan, seperti kemiskinan. Teori ini juga menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara Dunia Ketiga. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi klasik ini adalah, modernisasi lebih menekankan faktor internal sebagai akibat dari masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Teori dependensi menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Teori ini mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan). Secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya. Hal ini dilihat dari kegagalan program dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (KEPBBAL) pada awal 1960-an. Program ini dimulai tahun 1950-an saat banyak negara Amerika Latin menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada proses industrialisasi melalui program Industrialisasi Substitusi Import (ISI). Strategi pembangunan tersebut diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan.

Teori terakhir adalah teori sistem dunia teori ini memiliki pandangan bahwa dunia merupakan sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia yaitu sistem kapitalisme. Di dalam teori ini adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara yaitu negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya memiliki tujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran dalam melaksanakan salah satu strategi pembangunan yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran dalam melakukan perluasan pasar serta pengenalan teknologi modern.

Perbandingan antara Teori Dependensi dan Teori Sistem Dunia 

Elemen Perbandingan	Teori Dependensi	Teori Sistem Dunia
Unit Analisis	Negara-Bangsa	Sistem dunia
Metode Kajian	Historis structural	Dinamika sejarah dunia
Struktur Teori	Dua kutub (sental-pinggiran)	Tiga kutub (sentral-semi pinggiran-pinggiran)
Arah Pembangunan	Deterministik	Peluang terjadinya mobilitas
Arena Kajian	Negara pinggiran	Negara pinggiran, negara semi pinggiran dan sistem ekonomi dunia

2.4 Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Awal konsep industrialisasi revolusi industry abad 18 di Inggris adalah dalam pemintalan dan produksi kapas yang menciptakan spesialisasi produksi. Selanjutnya penemuan baru pada pengolahan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi baja,dan begitu seterusnya,inovasi-inovasi bar uterus bermunculan.industri merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit dan kekayaan alam melimpah seperti Kuwait dan libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.

       Tujuan industrialisasi itu sendiri adalah untuk memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan industrialisasi ini maka Negara berkembanga yang mampu memanfaatkannya dengan baik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional yaitu :

1.      Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

2.      Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.

3.      Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.

4.      Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.

5.      Meningkatkan kemampuan teknologi.

6.      Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.

7.      Meningkatkan penyebaran industri.

2.5 Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

1. Keberadaan sumber daya alam (SDA)

Ada kecenderungan bahwa Negara-negara yang kaya SDA tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih renda dan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrilisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat dibanding negara-negara yang miskin SDA.

2. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negri.

Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industriliasasinya sudah memiliki industri-industri primer atau hulu seperti besi dan baja, semen, perokimia dan industri-industri tengah seperti industri barang modal dan alat-alat produksi yang relatif kuat akan mengalami proses industrilisasi yang lebih pesat dibandingkan negara yang hanya memiliki indstri-industri hilir atau ringan.

3. Besarnya pasar dalam negri yang di tentukan oleh kombinasi antar jumlah populasi dan tingkat PN Rill per kapital.

Pasar dalam negri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang merupakan salah satu faktor perangsang bai pertumbuhan kegiatan kegiatan ekonomi termasuk indusri karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomi dan efisien dalam proses produksi jika pasar domestik kecil maka ekspor merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai produk oktimal.

4. Kebijakan strategi pemerintah

Pola inindustrilisasi di negara yang menerapkan kebijakan subtitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negri yang protektif berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung industrinya.

2.6 Permasalahan Industrialisasi

Kendala bagi pertumbuhan industri di dalam negeri adalah ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor. Mesproduksi yang sudah tua juga menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi. Permasalahan-permasalahan tersebut telah menurunkan daya saing industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah mengidentifikasinya responsnya adalah dibuat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Masalah dalam industri manufaktur nasional:

1.    Kelemahan struktural

ü  Terbatas pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil & alas kaki)

ü  Pasar tekstil dan pakaian jadi terbatas pada beberapa negara: USA, Kanada, Turki dan Norwegia, USA, Jepang dan Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil pakaian jadi dari Indonesia.

ü  Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur indonesia masih mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar terbatas

ü  Produk manufaktur terpilih padat karya mengalami penurunan harga muncul pesaing baru seperti cina dan vietman

ü  Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sbg akibat factor internal seperti tuntutan kenaikan upah

2.    Ketergantungan impor sangat tinggi

·         Nilai impor bahan baku komponen input perantara masih tinggi diatas 45%.

·         Industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi dan kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen dan input perantara  masih tinggi.

·         Pengembangan produk dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas.

3.    Tidak ada industri berteknologi menengah

v  Kontribusi industri berteknologi menengah seperti logam, karet, plastik dan semen terhadap pembangunan sektor industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.

v  Kontribusi produk padat modal seperti material dari plastik, karet, pupuk, kertas, besi dan baja terhadap ekspor menurun 1985 –1 997

v  Produksi produk dengan teknologi rendah berkembang pesat.

4.    Kelemahan organisasi

·         Industri kecil dan menengah masih terbelakang produktivtas rendah.

·         Konsentrasi Pasar.

·         Kapasitas menyerap dan mengembangkan teknologi masih lemah.

·         SDM yang lemah.

3.7 Strategi Pembangunan Sektor Industri

a)   Strategi Pokok

·        Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), industri penyedia infrasturktur dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangunan jaringan industri (networking) dan meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi.

·        Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti.

·        Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri dan memfokuskan pada penggunaan sumber daya terbarukan (green product).

b)   Strategi Operasional

1.     Pengembangan Lingkungan Bisnis yang nyaman dan kondusif

-       Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan Prasarana dan Sarana fisik didaerah-daerah yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan bakar, jasa angkutan dan lain-lain.

-       Mendorong pengembangan SDM Industri, khususnya di dibidang Teknik Produksi dan Manajemen Bisnis.

-       Mengembangkan kebijakan sistem insentif yang efektif, edukatif, selektif dan atraktif.

2.    Fokus pengembangan industri dilakukan dengan mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas

Penentuan industri prioritas dilakukan melalui analisis daya saing internasional serta pertimbangan besarnya potensi indonesia yang dapat digunakan dalam rangka menumbuhkan industri. Dalam jangka panjang pengembangan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan pertumbuhan klaster pada kelompok industri:

1). Industri Argo

2). Industri Alat Angkut

3). Industri Telematika

4). Basis Industri Manufaktur

5). Industri Kecil dan Menengah Tertentu.

     3. Penetapan prioritas persebaran

Pembangunan industri ke daerah-daerah mendekati sumber bahan baku agar efisiensi yang kegiatan industrinya belum banyak berkembang, di daerah luar Pulau Jawa khususnya di Kawasan Timur Indonesia dan daerah perbatasan (prioritas eco-regional).

4.Pengembangan kemampuan inovasi khususnya dibidang Teknologi Industri dan Manajemen.

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

                  Pembangunan ekonomi daerah otonom adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Industrialisasi dalam konteks globalisasi saat ini telah diketahui yakni meningkatkan produktivitas melalui peningkatan efisiensi. Sudut pandang kepentingan perekonomian suatu bangsa industrialisasi memang penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas. Namun industrialisasi bukanlah tujuan akhir melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita tinggi. Meskipun pelaksanaannya sangat bervariasi antar negara periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi.

Referensi

-      Suwarsono, Alvyn Y. So. 2006. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES.

-      http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan.html

-      http://mariyammariya.blogspot.co.id/2015/04/strategi-pembangunan-sektor-industri.html

 Pembangunan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah dan Industrialisasi di Indonesia.

Disusun oleh

Kelas : 1EB17

Kelompok 2

Nama Anggota :

1.    Ayu Hana Yolanda                                            (21216235)

2.    Brando Arimatea Elsaday                                (21216477)

3.    Cynthia Wahyu Rahmadeti                            (21216656)

4.    Dhea Avricia Caniago                                      (21216921)

5.    Dina Lestari                                                        (22216075)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing daerah.

Industrialisasi merupakan proses menjadi industri dengan mempercepat hasil produksi dalam segala segi kehidupan. Sehingga dengan adanya industri, yang cepat menimbulkan sesuatu yang hilang atau bergeser yaitu norma-norma dalam masyarakat. Industrilisasi merupakan usaha pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan .Industri adalah pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya atau kuantitas energi yang digunakan. Pada dasarnya manusia secara hakiki bersifat industrial karena manusia senantiasa menggunakan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu manusia juga merupakan makhluk yang membuat alat atau yang disebut juga dengan makhluk yang membagi alat atau disebut juga dengan manusia kerja (homofaber). Oleh karena itu industri senantiasa dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan bantuan alat-alatt ersebut. Industrialisasi memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang bercermin dalam bekerja.

1.2       Rumusan Masalah

1.    Faktor penyebab Ketimpangan Pembangunan Daerah.

2.    Pembangunan Indonesia Bagian Timur.

3.    Teori dan analisis Pembangunan Indonesia.

4.    Konsep dan tujuan industrialisasi.

5.    Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

6.    Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional.

7.    Permasalahan Industrialisasi.

8.    Strategi Pembangunan Sektor Industri.

1.3 Tujuan Masalah

Mahasiswa dapat mengetahui memahami Pembangunan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah dan Industrialisasi di Indonesia.

1.4       Metode Penulisan

-       Metode Sekunder

Metode yang saya gunakan adalah Metode Sekunder. Yang di maksud dengan metode sekunder adalah metode yang menghubungkan data-data yang sudah ada. Sesuai dengan pengertian tersebut kami menghubungkan data-data yang kami dapat antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, kami juga menghubungkan data-data yang ada dengan landasan teori yang kami gunakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan daerah

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menark investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investai akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

4. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

5. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2.2 Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi sektor- sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan perekonomian nasional. Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.

Ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi. Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Pembanguanan ekonomi di Indonesia bagian timur juga menghadapai berbagai macam tantangan yang apabila dapat diantisipasi dengan persiapan yang baik bisa berubah menjadi peluang besar. Salah satu peluang besar yang akan muncul di masa mendatang adalah akibat liberalisasi perdagangan dan investasi dunia (paling cepat adalah era AFTA tahun 2003). Liberalisasi ini akan membuka peluang bagi IBT seperti juga IBB untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangna yang ada di daerahnya masing- masing.

Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur 

1.    Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah.

2.    Keterbatasan sarana infrastruktur.

3.    Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah.

4.    Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.

Keunggulan wilayah Indonesia Bagian Timur 

1.    Kekayaan sumber daya alam.

2.    Posisi geografis yang strategis.

3.    Potensi lahan pertanian yang cukup luas. 

4.    Potensi sumber daya manusia.

2.3 Teori dan Analisis Pembangunan Indonesia

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu teori modernisasi, tahap dependensi dan teori sistem dunia. Pada tahap pertama, muncul teori modernisasi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Teori modern dibagi menjadi teori modern klasik dan teori modern baru. Teori modern klasik memberikan pembenaran mengenai hubungan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Teori ini menyoroti bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara Barat dilihat sebagai negara modern. Teori ini memberikan saran bahwa negara-negara berkembang harus meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya agar dapat keluar dari berbagai permasalahan, seperti kemiskinan. Teori ini juga menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara Dunia Ketiga. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi klasik ini adalah, modernisasi lebih menekankan faktor internal sebagai akibat dari masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Teori dependensi menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Teori ini mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual dari negara maju. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan). Secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya. Hal ini dilihat dari kegagalan program dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (KEPBBAL) pada awal 1960-an. Program ini dimulai tahun 1950-an saat banyak negara Amerika Latin menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada proses industrialisasi melalui program Industrialisasi Substitusi Import (ISI). Strategi pembangunan tersebut diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan.

Teori terakhir adalah teori sistem dunia teori ini memiliki pandangan bahwa dunia merupakan sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia yaitu sistem kapitalisme. Di dalam teori ini adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara yaitu negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya memiliki tujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran dalam melaksanakan salah satu strategi pembangunan yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran dalam melakukan perluasan pasar serta pengenalan teknologi modern.

Perbandingan antara Teori Dependensi dan Teori Sistem Dunia 

Elemen Perbandingan	Teori Dependensi	Teori Sistem Dunia
Unit Analisis	Negara-Bangsa	Sistem dunia
Metode Kajian	Historis structural	Dinamika sejarah dunia
Struktur Teori	Dua kutub (sental-pinggiran)	Tiga kutub (sentral-semi pinggiran-pinggiran)
Arah Pembangunan	Deterministik	Peluang terjadinya mobilitas
Arena Kajian	Negara pinggiran	Negara pinggiran, negara semi pinggiran dan sistem ekonomi dunia

2.4 Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Awal konsep industrialisasi revolusi industry abad 18 di Inggris adalah dalam pemintalan dan produksi kapas yang menciptakan spesialisasi produksi. Selanjutnya penemuan baru pada pengolahan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi baja,dan begitu seterusnya,inovasi-inovasi bar uterus bermunculan.industri merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit dan kekayaan alam melimpah seperti Kuwait dan libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.

       Tujuan industrialisasi itu sendiri adalah untuk memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan industrialisasi ini maka Negara berkembanga yang mampu memanfaatkannya dengan baik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional yaitu :

1.      Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

2.      Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.

3.      Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.

4.      Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.

5.      Meningkatkan kemampuan teknologi.

6.      Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.

7.      Meningkatkan penyebaran industri.

2.5 Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

1. Keberadaan sumber daya alam (SDA)

Ada kecenderungan bahwa Negara-negara yang kaya SDA tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih renda dan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrilisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat dibanding negara-negara yang miskin SDA.

2. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negri.

Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industriliasasinya sudah memiliki industri-industri primer atau hulu seperti besi dan baja, semen, perokimia dan industri-industri tengah seperti industri barang modal dan alat-alat produksi yang relatif kuat akan mengalami proses industrilisasi yang lebih pesat dibandingkan negara yang hanya memiliki indstri-industri hilir atau ringan.

3. Besarnya pasar dalam negri yang di tentukan oleh kombinasi antar jumlah populasi dan tingkat PN Rill per kapital.

Pasar dalam negri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang merupakan salah satu faktor perangsang bai pertumbuhan kegiatan kegiatan ekonomi termasuk indusri karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomi dan efisien dalam proses produksi jika pasar domestik kecil maka ekspor merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai produk oktimal.

4. Kebijakan strategi pemerintah

Pola inindustrilisasi di negara yang menerapkan kebijakan subtitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negri yang protektif berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung industrinya.

2.6 Permasalahan Industrialisasi

Kendala bagi pertumbuhan industri di dalam negeri adalah ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor. Mesproduksi yang sudah tua juga menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi. Permasalahan-permasalahan tersebut telah menurunkan daya saing industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah mengidentifikasinya responsnya adalah dibuat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Masalah dalam industri manufaktur nasional:

1.    Kelemahan struktural

ü  Terbatas pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil & alas kaki)

ü  Pasar tekstil dan pakaian jadi terbatas pada beberapa negara: USA, Kanada, Turki dan Norwegia, USA, Jepang dan Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil pakaian jadi dari Indonesia.

ü  Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur indonesia masih mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar terbatas

ü  Produk manufaktur terpilih padat karya mengalami penurunan harga muncul pesaing baru seperti cina dan vietman

ü  Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sbg akibat factor internal seperti tuntutan kenaikan upah

2.    Ketergantungan impor sangat tinggi

·         Nilai impor bahan baku komponen input perantara masih tinggi diatas 45%.

·         Industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi dan kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen dan input perantara  masih tinggi.

·         Pengembangan produk dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas.

3.    Tidak ada industri berteknologi menengah

v  Kontribusi industri berteknologi menengah seperti logam, karet, plastik dan semen terhadap pembangunan sektor industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.

v  Kontribusi produk padat modal seperti material dari plastik, karet, pupuk, kertas, besi dan baja terhadap ekspor menurun 1985 –1 997

v  Produksi produk dengan teknologi rendah berkembang pesat.

4.    Kelemahan organisasi

·         Industri kecil dan menengah masih terbelakang produktivtas rendah.

·         Konsentrasi Pasar.

·         Kapasitas menyerap dan mengembangkan teknologi masih lemah.

·         SDM yang lemah.

3.7 Strategi Pembangunan Sektor Industri

a)   Strategi Pokok

·        Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), industri penyedia infrasturktur dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangunan jaringan industri (networking) dan meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi.

·        Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti.

·        Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri dan memfokuskan pada penggunaan sumber daya terbarukan (green product).

b)   Strategi Operasional

1.     Pengembangan Lingkungan Bisnis yang nyaman dan kondusif

-       Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan Prasarana dan Sarana fisik didaerah-daerah yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan bakar, jasa angkutan dan lain-lain.

-       Mendorong pengembangan SDM Industri, khususnya di dibidang Teknik Produksi dan Manajemen Bisnis.

-       Mengembangkan kebijakan sistem insentif yang efektif, edukatif, selektif dan atraktif.

2.    Fokus pengembangan industri dilakukan dengan mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas

Penentuan industri prioritas dilakukan melalui analisis daya saing internasional serta pertimbangan besarnya potensi indonesia yang dapat digunakan dalam rangka menumbuhkan industri. Dalam jangka panjang pengembangan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan pertumbuhan klaster pada kelompok industri:

1). Industri Argo

2). Industri Alat Angkut

3). Industri Telematika

4). Basis Industri Manufaktur

5). Industri Kecil dan Menengah Tertentu.

     3. Penetapan prioritas persebaran

Pembangunan industri ke daerah-daerah mendekati sumber bahan baku agar efisiensi yang kegiatan industrinya belum banyak berkembang, di daerah luar Pulau Jawa khususnya di Kawasan Timur Indonesia dan daerah perbatasan (prioritas eco-regional).

4.Pengembangan kemampuan inovasi khususnya dibidang Teknologi Industri dan Manajemen.

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

                  Pembangunan ekonomi daerah otonom adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Industrialisasi dalam konteks globalisasi saat ini telah diketahui yakni meningkatkan produktivitas melalui peningkatan efisiensi. Sudut pandang kepentingan perekonomian suatu bangsa industrialisasi memang penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas. Namun industrialisasi bukanlah tujuan akhir melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita tinggi. Meskipun pelaksanaannya sangat bervariasi antar negara periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi.

Referensi

-      Suwarsono, Alvyn Y. So. 2006. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES.

-      http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan.html

-      http://mariyammariya.blogspot.co.id/2015/04/strategi-pembangunan-sektor-industri.html